Birokrasi Banten di Ujung Jurang: Andra Soni-Dimyati Harus Buktikan Mereka Bukan Alat Oligarki
Oleh: Kamaludin.SE (Aktivis Pemerhati Politik dan Kebijakan Publik)
BeritaFaktaBanten.Com
Pelantikan pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten menjadi ujian pertama bagi kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati.
Keduanya hadir dengan janji reformasi birokrasi, tetapi apakah ini akan menjadi kenyataan atau sekadar propaganda politik seperti yang sudah-sudah?
Selama bertahun-tahun, Banten tak pernah kekurangan jargon perubahan, namun praktik nepotisme dan intervensi politik terus menggerogoti sistem pemerintahan.
Jika promosi dan mutasi pejabat masih didasarkan pada kedekatan politik alih-alih kompetensi dan rekam jejak kinerja, maka masyarakat berhak meragukan keseriusan kepemimpinan yang baru ini.
Sebagai provinsi yang ingin berbenah, Banten harus menjadikan merit system sebagai pilar utama dalam manajemen ASN. Ujian assessment yang telah digelar pada 7 Februari 2025 lalu harus benar-benar menjadi dasar seleksi, bukan sekadar seremoni untuk melegitimasi kepentingan tertentu.
Jika hasil assessment hanya menjadi formalitas demi mempertahankan kepentingan elite lama, maka harapan perubahan tak lebih dari ilusi.
Pj. Sekda yang juga menjabat sebagai Kepala BKD memiliki peran strategis dalam memastikan proses seleksi berjalan transparan dan profesional.
Namun, reformasi birokrasi tidak bisa hanya bergantung pada satu individu. Ini adalah tanggung jawab kolektif, terutama bagi Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah berjanji menghadirkan perubahan nyata.
Jika mereka benar-benar serius mewujudkan pemerintahan yang bersih, maka seleksi pejabat harus bebas dari kepentingan politik.
Jika tidak, masyarakat akan segera menyadari bahwa yang berubah hanyalah wajah, bukan sistemnya.
Jangan Lagi Ada Pola “DUK”
Sudah terlalu lama publik disuguhi pemandangan buruk dalam manajemen ASN, di mana jabatan sering kali diberikan berdasarkan Daftar Urutan Kedekatan (DUK), bukan kompetensi dan etos kerja.
Dalam birokrasi yang sehat, manajemen talenta harus mengutamakan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, rekam jejak kinerja, hingga integritas dan etika.
Sayangnya, selama ini merit system sering kali hanya menjadi jargon tanpa implementasi nyata.
Pj. Sekda, yang berperan sebagai Ketua Tim Evaluasi Kinerja, harus menjadi garda terdepan dalam memastikan hasil seleksi benar-benar objektif.
Tanpa itu, birokrasi di Banten hanya akan menjadi ajang bagi kepentingan politik yang terus berulang.
Lebih dari sekadar pelantikan, evaluasi kinerja pejabat yang terpilih juga harus menjadi perhatian utama.
Rotasi jabatan bukanlah sekadar formalitas, tetapi harus membawa dampak positif bagi pelayanan publik. Sistem reward and punishment harus ditegakkan secara konsisten—pejabat yang berkinerja buruk harus dicopot, sementara mereka yang berprestasi harus diberikan ruang untuk berkembang.
Jika pola lama terus dipertahankan, reformasi birokrasi di Banten hanya akan menjadi mitos.
Reformasi atau Sekadar Wajah Baru dengan Pola Lama?
Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati harus memahami bahwa masyarakat Banten tidak bisa lagi dibodohi dengan retorika tanpa aksi.
Jika seleksi pejabat masih dikendalikan oleh kepentingan politik di balik layar, maka mereka tak ubahnya boneka oligarki yang hanya melanjutkan sistem bobrok yang telah ada.
Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa era baru benar-benar dimulai di Banten. Jika merit system diterapkan dengan transparan dan profesional, ini bisa menjadi langkah besar menuju birokrasi yang lebih bersih.
Namun, jika yang terjadi hanya pergantian tokoh tanpa perubahan substansi, maka masyarakat harus bersiap menghadapi kekecewaan yang berulang.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat langkah yang diambil oleh Andra Soni dan Dimyati. Apakah mereka akan membuktikan diri sebagai pemimpin yang berintegritas, atau hanya menjadi bagian dari lingkaran oligarki yang terus menggerogoti pemerintahan?
Jawabannya hanya bisa diberikan oleh waktu, dan rakyat Banten akan menjadi saksi dari setiap kebijakan yang mereka jalankan.
(Red)