Petisi Menuntut Pencopotan Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama Mendapat Respons Luas, Tembus 250 Ribu Tanda Tangan
BeritaFaktaBanten.Com
Sebuah petisi daring yang menuntut pencopotan Gus Miftah dari posisi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan telah menjadi viral, dengan lebih dari 250 ribu tanda tangan terkumpul hingga pagi 6 Desember 2024. Petisi tersebut, yang dimulai oleh seorang netizen bernama Dika Prakasa di platform Change.org, mencerminkan gelombang kekecewaan publik atas beberapa kontroversi yang melibatkan tokoh tersebut.
Latar Belakang Petisi
Petisi ini muncul sebagai respons terhadap sebuah insiden yang terjadi pada 3 Desember 2024, ketika sebuah video Gus Miftah viral di media sosial. Dalam video tersebut, Gus Miftah terlihat menyebut seorang penjual es teh dengan kata-kata yang dinilai kasar dan tidak pantas di hadapan khalayak. Meskipun Gus Miftah telah meminta maaf dan bertemu langsung dengan penjual es teh tersebut, insiden ini menimbulkan gelombang kritik dari masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa permintaan maaf tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada reputasi publik dan martabat pihak yang menjadi korban.
Dika Prakasa dalam petisinya menulis, “Hari itu, netizen Tanah Air merasakan sakit hati yang mendalam atas perlakuan tidak manusiawi terhadap seorang bapak penjual es teh yang tengah berjuang untuk keluarganya.” Dika juga menyoroti bahwa tindakan Gus Miftah dianggap mencederai nilai-nilai agama dan norma kesopanan yang seharusnya dijunjung tinggi, terutama oleh figur publik.
Kontroversi yang Berulang
Bukan kali pertama Gus Miftah menuai kritik publik. Sebelumnya, sebuah video lain memperlihatkan dirinya melakukan tindakan yang dianggap tidak pantas terhadap istrinya di muka umum, menambah panjang daftar insiden yang menimbulkan pertanyaan atas kelayakan posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden.
Melalui petisinya, Dika Prakasa menyebut, “Masyarakat mempertanyakan apakah jabatan strategis ini pantas dipegang oleh seseorang yang kerap membuat kegaduhan di tengah publik.” Pernyataan ini sejalan dengan sentimen netizen lainnya, yang mengecam perilaku Gus Miftah sebagai tidak mencerminkan tugas utusan khusus yang seharusnya mempromosikan nilai-nilai kerukunan dan kesantunan.
Reaksi Netizen
Komentar-komentar di media sosial menunjukkan dukungan yang meluas terhadap petisi ini. Salah satu netizen menulis, “Pajak saya tidak seharusnya digunakan untuk membayar orang yang tidak memiliki empati dan cenderung memicu kontroversi.” Yang lain menambahkan, “Adab lebih penting daripada ilmu, apalagi untuk seorang pemimpin agama.”
Harapan dari Petisi
Petisi ini ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan harapan agar beliau mempertimbangkan kembali penunjukan Gus Miftah dalam jabatan strategis tersebut. Para penandatangan petisi mendesak pemerintah untuk menunjuk tokoh yang memiliki rekam jejak lebih baik dalam menjaga integritas, kerukunan, dan kepercayaan publik.
Seiring dengan terus bertambahnya dukungan, petisi ini menjadi salah satu bentuk kritik masyarakat terhadap akuntabilitas pejabat publik. Apakah langkah konkret akan diambil oleh pemerintah masih menjadi pertanyaan yang menunggu jawaban. Namun, gelombang suara ini telah menunjukkan bahwa publik semakin peka terhadap pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam kepemimpinan.
Rie/red
IWO I Ksb Serang