Aturan Baru LPG 3 Kg: Penjualan Tak Lagi Bebas, Subsidi Lebih Tepat Sasaran
BeritaFaktaBanten.Com
Pemerintah sedang mempersiapkan sistem penyaluran subsidi LPG 3 kg berbasis individu yang ditargetkan mulai berlaku pada tahun 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 sedang dalam proses penyusunan. Revisi ini ditargetkan rampung pada kuartal IV tahun 2024. Dengan penyelesaian ini, penetapan sasaran penerima subsidi LPG 3 kg akan dapat dilaksanakan pada tahun 2025. Selain itu, rencananya mulai tahun 2027, penjualan LPG 3 kg bersubsidi tidak lagi dilakukan secara bebas.
Namun, hingga awal Desember 2024, kepastian terkait revisi ini masih belum final. “Sedang proses, belum ditetapkan,” ujar Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Mustika Pertiwi, dalam wawancaranya pada 3 Desember 2024.
Pendataan dan Sistem Penyaluran Baru
Pendataan konsumen LPG 3 kg yang berhak telah dimulai sejak 1 Maret 2023, sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023. Program ini mencakup konsumen rumah tangga dan usaha mikro (UMKM) yang memenuhi kriteria.
Mulai 1 Juni 2024, transaksi pembelian isi ulang LPG 3 kg dicatat secara digital melalui sistem MAP Pertamina, dengan pengecualian bagi subpenyalur di area dengan kendala sinyal. Bagi UMKM, Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa menjadi syarat untuk validasi data penerima subsidi.
Pembangunan Infrastruktur Pendukung
Untuk memperkuat distribusi LPG di Indonesia, Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa pembangunan Terminal LPG Bima di Nusa Tenggara Barat (NTB) telah selesai. Proyek yang ditugaskan kepada PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga ini mendapatkan pengawasan ketat dari Jamintel Kejaksaan Agung RI melalui Program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).
Menurut Eduward Adolof Kawi, Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga, Terminal LPG Bima akan meningkatkan keandalan distribusi LPG di kawasan Indonesia Timur. Proses commissioning terminal ini dijadwalkan pada akhir Desember 2023, dengan operasional reguler dimulai pada awal Januari 2024.
“Penyelesaian proyek ini merupakan bukti komitmen kami untuk mendukung ketahanan energi nasional dan memastikan ketersediaan energi yang merata di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Eduward.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap distribusi LPG dapat berjalan lebih efisien, subsidi lebih tepat sasaran, dan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi secara adil.
Rie/red/IWO I Kab Serang.
Dilansir dari liputan6.com