LSM KPK Nusantara Serta Koalisi Aktivis Lembaga Banten Layangkan Kembali Surat Audensi ke DPRD Banten,Perihal Pembangunan Jalan Banten Lama Tonjong.

oleh -82 views

Banten,beritafaktabanten.com.Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara Banten dan koalisi lembaga banten yang tergabung dalam (KOLEBAT) melayangkan surat audensi ke DPRD Provinsi Banten.Sebagaimana dalam aksi jilid 2 tersebut.Perwakilan DPRD menerima perihal apa yang kami sampaikan adanya dugaan pekerjaan dilingkungan Dinas PUPR Provinsi Banten

yang mana pada tahun 2022 tidak sesuai target dan harapan bagi rakyat Banten, pasalnya ada kegiatan yang tidak selesai alias mangkrak” seperti jembatan jati Pulo yang tidak jelas pada pengerjaannya yang di duga merugikan semua pihak.Dan pembangunan jalan Banten Lama Tonjong pada tahun 2022 diduga belum menyerahkan hasil progres pekerjaannya ke badan pemeriksa keuangan (BPK).

Aminudin Korlap dan juga sebagai ketua LSM KPK Nusantara perwakilan Banten mengatakan” ini jelas adanya dugaan ketidak tegasan Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten pada bawahannya ditahun 2022 dan tahun 2023,maka rakyat Banten sudah melihat adanya kegiatan pekerjaan konstruksi dilingkungan Dinas PUPR Banten, yang mana adanya dugaan yang sudah merugikan keuangan negara dan rakyat Banten yaitu mangkraknya pembangunan jembatan jati Pulo yang selama ini menjadi pertanyaan publik.Dan juga adanya dugaan pembangunan jalan Banten Lama Tonjong tahun 2022 yang tidak selesai dalam laporan proses pekerjaannya ke BPK RI perwakilan provinsi Banten.Dan di tahun 2023 terjadi kembali kegiatan pekerjaan konstruksi dengan Nilai rp.67.119.327.600; lebih dalam pelaksanaan pengiriman atau angkut BBM menggunakan mobil plat merah (kendaraan storing) dan mobil tlaier(kendaraan angkutan alat berat) yang di duga dari satuan Dinas PUPR Provinsi Banten, ini patut dipertanyakan,apakah kendaraan plat merah tersebut sudah di alihfungsikan di jadikan jasa angkutan BBM untuk proyek yang dilaksanakan penyediaan jasa kontraktor,maka dengan ini kami melayangkan surat audensi ke DPRD provinsi Banten komisi IV dibidangnya, untuk dapat diketahui selama ini yang telah terjadi dilingkungan DPUPR Banten.

BACA JUGA  Rekomendasi Resto Steak Di Kota Serang, Abd Bakery Steak And Resto

Dan kami minta kepada aparat penegak hukum diwilayah provinsi Banten untuk serius menanggapi adanya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan di proyek yang menggunakan anggaran APBD propinsi Banten ini.kalau terus dibiarkan dalam hal ini pada pekerjaan konstruksi akan kerisis pada keadaan barang dan jasa,pungkas Aminudin.(RS)