Jaksa Di Pandeglang Diduga Di Perhatikan Setelah Meminta Pungli Dari Korban.

oleh -139 views

Beritafaktabanten. Com.

Pandeglang, 9 Juli 2023 – Seorang jaksa di Kabupaten Pandeglang menjadi sorotan publik setelah terlibat dalam skandal yang melibatkan permintaan pungutan liar (pungli) kepada seorang korban. Kejadian ini menghebohkan warga setempat dan menjadi bukti bahwa praktek korupsi masih terjadi di dalam sistem hukum Indonesia.

Jaksa yang identitasnya belum diungkapkan ini dilaporkan meminta uang kepada seorang korban yang sedang menghadapi masalah hukum. Menurut sumber terpercaya, jaksa tersebut memanfaatkan posisinya untuk memeras korban dengan meminta sejumlah uang agar kasusnya bisa ditangani dengan lebih baik.

Korban, yang merasa terjebak dalam situasi sulit, akhirnya melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak KPK langsung mengambil tindakan dan melakukan penyelidikan terhadap jaksa yang terlibat dalam kasus ini.

“Kami menganggap serius laporan yang diterima dari korban. Tindakan tersebut melanggar etika profesi dan melawan hukum. Kami akan memastikan bahwa pelaku akan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar juru bicara KPK dalam sebuah pernyataan resmi.

Kasus ini menjadi sorotan utama di Kabupaten Pandeglang dan sekitarnya. Warga setempat merasa terkejut dan kecewa dengan praktek korupsi yang terjadi di institusi hukum yang seharusnya melindungi kepentingan masyarakat. Mereka menuntut agar pelaku dihukum sesuai dengan tindakan yang dilakukannya.

Sementara itu, Asosiasi Jaksa Indonesia (AAJI) juga angkat bicara terkait insiden ini. Mereka mengecam tindakan jaksa yang merusak citra institusi dan mengajak seluruh anggotanya untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, Budi Setiawan, menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam penyelidikan kasus ini. “Kami akan berkoordinasi dengan KPK dan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil dan transparan. Tidak ada tempat bagi praktek korupsi di institusi kami,” kata Budi dalam konferensi pers.

BACA JUGA  Akibat Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik Yang Melanggar Hukum,DPUPR Prov Banten Disengketakan Melalui Komisi Informasi

Kasus ini juga memunculkan diskusi luas tentang upaya peningkatan integritas dan pengawasan di dalam sistem peradilan Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Kejadian ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak memberikan suap atau meminta perlakuan khusus dalam proses hukum. Warga diharapkan dapat melaporkan setiap tindakan korupsi yang mereka temui kepada pihak yang berwenang, sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif.

Pihak berwenang saat ini terus menyelidiki kasus tersebut, dan jaksa yang terlibat akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius jika terbukti bersalah. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bahwa tidak ada individu atau institusi yang kebal terhadap hukum, dan praktek korupsi harus diberantas dari akar-akarnya untuk membangun sistem peradilan yang adil dan transparan tuturnya.

Red ( yd ).